Risalahnews,Jakarta --Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik langkah pemerintah dalam menanggulangi terorisme yang selama ini hanya sibuk dan mengalirkan dana triliunan di sektor hilir, namum melupakan apa di sektor hulu.
"Teroris itu nggak bisa dihadapi hanya di sektor hilir. Apa yang dilakukan polisi, BNPT semuanya di sektor hilir. Kalau kita lihat politik anggaran itu banyak dana mengalir ke sektor hilir, dana APBN bermiliar bahkan bertriliun itu digunakan di sektor hilir untuk menangkap dan segala macam padahal sebenarnya itu bukan hanya hilir tapi juga ada sektor hulu," kata Ketua Bidang Infokom MUI KH Masduki Baidlowi kepada wartawan di kantor MUI Pusat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).
Masduki menjelaskan yang dimaksud sektor hulu yaitu UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kedaulatan negara agar dilakukan pendekatan dari berbagai pihak kepada masyarakat itu. Dia mengatakan MUI ingin mengajak berdialog dengan masyarakat yang memiliki pemikiran yang berpotensi menjadi teroris tetapi menurut Masduki tidak ada dana yang mendukung kegiatan itu.
"MUI ingin mengajak itu kepada yang lain agar kami melakukan dialog insentif, bagaimana Muhammadiyah melakukan itu, NU melakukan dialog-dialog nggak ada dananya itu," kata Masduki dilansir dari detiknes.
"Jadi dana semua ke hilir. Ibarat sungai, hilir itu sungai dan hulu itu sumber. Sungai tak akan mengalir kalau sumbernya berhenti. Selama kita sibuk di hilir tapi sumbernya tidak di apa-apakan, tidak ada kebijakan yang mihak di sektor hulu ya berat kita," ungkapnya.
Masduki mengatakan MUI sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk rencana tersebut. Menurutnya, makin banyak pihak yang terlibat dalam proses deradikalisasi akan semakin baik.